Komisi II Setujui Pagu Anggaran Kemensetneg dan KSP Tahun 2017

20-07-2016 / KOMISI II

Komisi II DPR RI telah menyetujui pagu anggaran kementerioan Sekretariat Negara sebesar Rp 1.852.566.598.000.00. kesepakatan tersebut sudah termasuk anggaran Kantor Staf Presiden (KSP) sebesar Rp 150.000.000.000.00. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi II Rambe Kamarulzaman usai rapat kerja dengan Menteri Sekretaris negara dan Kepala Staf Presiden di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/07/2016) malam.

 

“Komisi II setuju anggaran tersbeut untuk dibawa dalam pembahasan lebih lanjut di Badan Anggaran DPR RI, namun untuk pengalokasian anggaran berdasarkan program, Komisi II akan membahasnya kembali secara lebih mendalam pada rapat kerja yang akan datang,” ujar Rambe usai memimpin rapat.

 

Mengenai usulan tambahan anggaran yang diminta Kemensetneg sebesar Rp 374.229.957.000.00 yang akan dialokasikan untuk mendukung kegiatan pada lima satuan kerja yakni Sekretariat Negara, Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, Dewan Pertimbangan Presiden dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

 

Rambe menjelaskan bahwa untuk permintaan tersebut, Komisi II masih akan membahasnya lebih lanjut pada rapat kerja yang akan datang. “Ya, untuk tambahan anggaran itu Komisi II masih akan membahasnya lebih lanjut pada rapat kerja yang akan datang,” jelasnya.

 

Selain itu, Komisi II juga meminta Kemensetneg untuk segera menyampaikan rincian kegiatan dan alokasi anggaran pasca ditetapkan APBN-P tahun 2016. “Hal itu akan dijadikan sebagai materi pendukung dalam pembahasan lanjutan RAPBN tahun 2017,” pungkas Rambe. (hs,mp), foto : runi/hr.

BERITA TERKAIT
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...
Belajar dari Kasus di Pati, Jangan Ada Jarak Kepala Daerah dan Rakyatnya
14-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai kasus yang terjadi di Pati, Jawa Tengah antara kepala...